"DPR belum paham bahwa kami di Kementerian HAM ini eksekutif karena perlu kebijakan terkait kasus-kasus," tutupnya.
Terang saja posyingan Pigai mendapatkan tanggapan dari netizen yang mempertanyakan hal yang sama dengan anggota DPR RI.
Bahkan ada netizen yang mempertanyakan kegunaan Pigai di kabinet Presiden Prabowo.
“Menteri tidak berguna sama sekali, padahal ada banyak kasus HAM tapi tidak diurus. Hanya pintar bermain narasi saja,” tulis akun @Cs***34hjk.
Netizen lainnya mengomentari jika hanya membuat kebijakan buat apa Pigai memiliki staf yang banyak.
“Kl 'cuma' bikin kebijakan doang, ngapain ada mobil dinas, staf seabreg. Kan cukup laptop, printer dan telpon doang kalo gitu,” komentar akun @yudkus02.
"Jadi, kesimpulannya. Kebijakan apa yang sudah bapak buat selama 100 hari kerja??, tuli Kartiko dengan akun @babikurma29.
Netizen lainnya bahkan membandingkan pernyataan Pigai dengan kemeterian ATR-BPN dalam penanganan kasus pagar laut Tangerang.
“ATR/BPN menterinya turun ke lapangan tuh pak,” komentar akun @slayoleys. (*)
