Dandhy menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan prioritas pemerintah yang tetap mempertahankan anggaran bagi sektor pertahanan dan keamanan.
Sementara sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan mengalami pemangkasan besar.
"Buat yang percaya bahwa ini salah satu cara rezim Prabowo mencegah korupsi dan inefisiensinya, simak ini, Prabowo lah yang ingin koruptor dimaafkan (asal duitnya kembali)," ucap Dandhy.
Selain itu, kata Dandhy, anggaran DPR, TNI, Polri, Kejagung, hingga KPK tidak dipangkas.
"Jadi mereka gak korup? Prabowo juga tidak punya integritas dan posisi moral untuk bicara efisiensi," cetusnya.
(Muhsin/fajar)
