Ia menuturkan bahwa pihaknya dikenakan tagihan hingga ratusan juta rupiah, bahkan ada oknum yang meminta biaya berdasarkan jumlah cabang outlet dan karyawan.
Jika ditotal, jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah.
Dalam pertemuannya dengan Haikal Hasan, Ketua Badan Pemeriksa Halal di Indonesia, Okta menyampaikan permasalahan tersebut.
Kata Okta, Haikal menegaskan bahwa tarif resmi sertifikasi halal seharusnya hanya ratusan ribu rupiah, bukan ratusan juta seperti yang dialaminya.
"Bila menemukan pungutan liar seperti ini, jangan ragu untuk melapor ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau Badan Halal Indonesia," ujar Okta mengikuti gaya bicara Haikal (10/2/2025).
Berangkat dari kejadian tersebut, kata Okta, Haikal mengimbau para pengusaha untuk mengumpulkan bukti dan tidak takut melaporkan kasus pungli, karena pemerintah akan menindak tegas pelaku pemerasan.
Okta Wirawan mengajak semua pihak untuk mendukung upaya perbaikan sistem jaminan halal di Indonesia dengan menolak praktik pungli yang merugikan dunia usaha.
"Bersama kita wujudkan proses halal yang jujur, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku," tutupnya.
(Muhsin/fajar)
