Para pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan beberapa tokoh lainnya, disebutnya hanya mengikuti arahan Jokowi dan kelompoknya untuk menjual aset BUMN dengan berbagai janji manis tentang kemandirian ekonomi.
"Prabowo bahkan jauh lebih gelap mata," kata Faizal.
Menurutnya, kampanye penghematan yang dilakukan pemerintah justru membuat uang negara senilai Rp 300 triliun dialokasikan ke Danantara.
Ia menilai bahwa aliran dana dari APBN dan BUMN ini semakin kabur, bercampur aduk tanpa transparansi yang jelas.
Di tengah promosi besar-besaran terhadap Danantara, Faizal juga menyoroti gerakan demonstrasi yang dilakukan ribuan pelajar Papua.
Mereka menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah kebijakan yang dianggap tidak menyentuh akar masalah ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa kekayaan alam Papua yang mencapai ratusan ribu triliun rupiah jauh lebih besar dibandingkan total aset Danantara.
Hanya saja, alih-alih menikmati kemakmuran dari sumber daya yang melimpah, rakyat Papua justru hanya diberikan program makan gratis yang dinilainya sebagai bentuk pengabaian terhadap kesejahteraan yang lebih mendasar.
"Seolah rakyat Papua hanya dihargai sebatas kebutuhan perut," kritiknya.
Tak hanya Papua, Faizal menilai bahwa hampir seluruh daerah kaya sumber daya di Indonesia mengalami nasib serupa.
Hutan, laut, tambang, minyak, dan gas terus dieksploitasi, tetapi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut tetap terpinggirkan.
