Dia menyebut potensi curang atau fraud dari program MBG ini karena anggarannya sangat besar dan terpusat di Badan Gizi Nasional (BGN). Tentu saja, tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah.
- KPK Endus Sunat Anggaran MBG
Lembaga antirasuah ini mengaku telah menerima laporan pengurangan anggaran alias sunat anggaran program Makan Bergizi Gratis dari daerah. Tidak tanggung-tanggung, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang awalnya direncanakan sebesar Rp15 ribu per porsi kemudian dikurangi jadi Rp10 ribu per porsi, kemudian disunat lagi.
"Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo.
- Dana Terpusat di BGN Berpotensi Menyimpang di Daerah
KPK mengungkapkan adanya kekhawatiran pada dana program Makan Bergizi Gratis. Anggarannya terpusat di Badan Gizi Nasional. KPK mengingatkan agar distrubusi dilakukan dengan baik agar tidak menyimpang di daerah.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengkhawatirkan anggaran MBG menjadi seperti es batu yang mencair di daerah.
Menurut Setyo, penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan tata kelola keuangan terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," kata dia.
- BGN Berpotensi Kelola Anggaran Rp170 Triliun
Ketua BGN Dadan Hindayana menjelaskan lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025, dengan kemungkinan tambahan Rp100 triliun pada triwulan ketiga sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun.
