Tambahnya, hal tersebut menjadi kekhawatiran pada lingkungan masyarakat. Untuk itu, cenderung ada penolakan terhadap upaya memberikan kesempatan bagi militer berada di lembaga pemerintahan.
"Kalau sudah terjadi, gesekan antara sipil dan militer mungkin akan semakin besar dan terjadi konflik yang sesungguhnya," tukasnya.
"Itu sudah keniscayaan ketika militer cenderung lebih dominan kepada masyarakat sipil. Apalagi kalau sudah menenteng senjata, dia merasa lebih super power, lebih kuat," sambung dia.
Ferdinand bilang, pemerintah mestinya melakukan antisipasi, jangan sampai undang-undang yang digagas ini memberikan kekuasaan lebih kepada militer.
"Artinya nanti di lapangan terjadi persinggungan antara militer dan sipil. Ini ancaman tersendiri bagi kondusifitas berbangsa dan bernegara kita," kuncinya.
(Muhsin/fajar)
