Posisi SRBI per pekan kedua September 2023 ketika mulai diterbitkan hanya sebesar Rp24,46 triliun. Pada akhir Januari 2025 sudah mencapai Rp 893,97 triliun. Bahkan sempat mencapai Rp940 triliun pada Desember 2024.
Namun, kepemilikan asing yang dicatat sebagai ULN BI hanya sekitar 25 persen. Bagaimanapun, hal ini berdampak lonjakan ULN BI menjadi sebesar 28,34 miliar dolar AS per akhir Januari 2025.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terus dikelola secara prudent dan efisien, alokasi pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah.
Menurut Ramdan, pengelolaan ULN pemerintah terus dijaga dalam batas aman dan terkendali untuk mendukung momentum pertumbuhan perekonomian. Alokasi ULN antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,6% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (17,8%); Jasa Pendidikan (16,6%); Konstruksi (12,1%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,2%). (fajaronline)
