"Ketika TNI kemudian menduduki jabatan sipil mereka justru direndahkan dengan mengalihkan tanggungjawab mengalihkan kemampuan mereka ke sektor yang bukan kompetensi mereka," imbuhnya.
Lebih lanjut, Ahkamul menuturkan bahwa pemerintah harus menimbang kembali agar dwifungsi ABRI yang selama ini ditakutkan tidak lahir kembali.
"Seluruh masyarakat Indonesia pernah mengalaminya di tahun 98 ke bawah, kita tidak mau terjadi kembali. Utamanya di Makassar, di Salah satu kampus misalnya di UMI itu mencatat sejarah bahwa Aparat bersenjata pernah masuk ke dalam sana ketika ABRI memiliki kewenangan atas supremasi sipil," cetusnya.
Pantauan di lokasi, massa aksi membawa sejumlah spanduk yang berisi kalimat tuntutan. Beberapa di antaranya berbunyi:
"Melawan lupa tragedi 97, Tolak RUU TNI."
"RUU TNI bikin khawatir dwifungsi ABRI hidup lagi."
"Militer tidak pernah demokratis."
"Kembalikan militer ke barak."
"Militerisasi kehidupan sipil adalah bentuk pengendalian sosial."
"Gantian aja gimana? TNI jadi ASN, sipil yang angkat senjata."
Tidak kalah menarik perhatian, salah satu gambar yang dibawa massa aksi bergambar celana dalam. Menyinggung berita yang belum lama ini viral di Medsos.
Beberapa waktu lalu, Jurnalis, Mawa Kresna, turut memberikan tanggapan tegas terhadap pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
Seperti diketahui, Maruli sebelumnya menyebut pengkritik Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) sebagai kampungan.
Kresna menegaskan bahwa kritik terhadap RUU TNI merupakan bagian dari hak publik, terutama karena TNI menggunakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
