Ia menyindir bahwa bahkan kebutuhan dasar TNI, seperti pembelian celana dalam, dibiayai oleh uang rakyat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengkritik kebijakan yang berkaitan dengan TNI.
"Mohon maaf nih pak Maruli, TNI aja beli celana dalam masih pake duit rakyat," ujar Kresna di X @mawakresna (17/3/2025).
Kresna bilang, setiap warga negara, terlepas dari latar belakangnya, memiliki hak dan kontribusi dalam mendukung TNI, termasuk melalui pembayaran pajak yang digunakan untuk membiayai kebutuhan institusi tersebut.
"Ya masa mengkritik dan menolak dwi fungsi TNI malah dikatain kampungan. Orang kampungan pun punya kontribusi beliin celana dalam prajurit TNI," cetusnya.
Dalam unggahannya, Kresna menampilkan data dari Layanan Katalog Pengadaan Pemerintah (LKPP) tahun 2025.
Data tersebut menunjukkan bahwa TNI melakukan pembelian celana dalam melalui e-katalog dengan anggaran sebesar Rp170 juta.
(Muhsin/fajar)
