Meskipun terjadi pengurangan jumlah komisaris, Airlangga memastikan bahwa perwakilan pemerintah tetap ada di dalam struktur manajemen bank BUMN.
Sebagai contoh, di BRI masih terdapat perwakilan dari Kementerian Keuangan serta kementerian teknis yang menangani sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Arahannya diisi oleh profesional. Lalu, kalau ada yang wakili kementerian, misalnya Kementerian Keuangan, ada juga perwakilan dari kementerian teknis terkait UMKM,” jelasnya.
Perampingan ini diharapkan memperkuat tata kelola perbankan BUMN dengan menciptakan sistem manajemen yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan industri keuangan.
Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan daya saing bank BUMN baik di tingkat nasional maupun internasional. Penempatan figur profesional dalam struktur kepemimpinan diharapkan dapat memperkuat kredibilitas serta mendorong inovasi di sektor perbankan.
(Wahyuni/Fajar)
