“Kita bahkan membuat sekolah rakyat untuk masyarakat miskin. Ini yang sekarang sedang digodok dan akan ditingkatkan,” ujar Sri Mulyani, dikutip Kamis (17/4/2025).
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menambahkan bahwa hingga Februari 2025, realisasi anggaran pendidikan mencapai Rp76,4 triliun atau 10,6 persen dari total pagu Rp665 triliun. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tetap menjamin alokasi 20 persen untuk sektor pendidikan.
Kementerian Sosial mencatat empat kabupaten/kota di Kalimantan Tengah telah mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat, yaitu Katingan, Gunung Mas, Kapuas, dan Pulang Pisau. Usulan tersebut masih dalam proses verifikasi tim yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.
Secara nasional, pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan dimulai di 53 titik pada tahun ini. Program ini menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat miskin dan sangat miskin.
Program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan melalui dua pendekatan. Pertama, revitalisasi aset yang sudah ada, dengan renovasi dan penyediaan fasilitas penunjang. Kedua, pembangunan baru dengan pengadaan lahan, pembangunan gedung, serta fasilitas sesuai standar nasional pendidikan.
Pengelolaan program berada di bawah Kementerian Sosial, dengan dukungan penuh dari kebijakan pemerintah pusat. Fokus utamanya adalah memperluas akses pendidikan dan memberdayakan masyarakat kurang mampu, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.
(Wahyuni/Fajar)