“Kedua, tingkatkan pengawasan Non Performing Loan atau wanprestasi pinjaman 90 hari di bawah 5% di level nasional,” kata Jaya.
Dengan menjaga angka NPL tetap rendah, stabilitas sistem keuangan nasional dapat terjaga, serta mencegah meluasnya beban utang yang disebabkan oleh gagal bayar.
Untuk mengurangi ketergantungan pelaku usaha mikro terhadap layanan PayLater berbunga tinggi, Jaya mengusulkan agar pemerintah memperluas akses pembiayaan yang lebih inklusif.
Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperluas jangkauan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dapat membantu UMKM menjalankan usaha mereka tanpa harus meminjam melalui skema PayLater.
“Ketiga, peningkatan kredit usaha rakyat atau khusus mikro yang inklusif untuk UMKM dalam meningkatkan usahanya agar tidak langsung memilih PayLater yang bunganya lebih besar,” ujar Jaya.
Selain kebijakan dari pemerintah, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi keuangan untuk menghindari terjebak dalam utang PayLater yang tinggi. Peningkatan pemahaman keuangan terutama di kalangan generasi muda sangat penting agar mereka bisa mengelola keuangan secara bijak.
“Peningkatan sosialisasi dan literasi keuangan, khususnya kepada generasi muda, sangat penting,” tambah Jaya.
“Ini akan membantu mereka memahami bagaimana cara menggunakan PayLater secara bijak, menghindari utang konsumtif, dan berfokus pada penggunaan finansial yang produktif,” lanjutnya.
(Wahyuni/Fajar)
