Menurutnya, hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya dibebankan kepada perempuan.
KPPI, kata Rosinah, telah melakukan sejumlah langkah konkret untuk menyuarakan kebutuhan perempuan pesisir. Mereka aktif dalam forum-forum dialog seperti Sangkepan, kampanye publik, serta melakukan audiensi ke pemerintah desa hingga provinsi. Selain itu, KPPI juga turut serta dalam proses Musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten/kota.
“Intervensi ini merupakan salah satu upaya perempuan pesisir dalam pemenuhan hak dasar atas layanan air bersih dan sanitasi,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan keenam. Karena itu, negara wajib memberikan perhatian khusus terhadap isu tersebut agar tercipta masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
Di sisi lain, Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Lombok Timur, Sri Wahyuni, menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi serta perlindungan sosial bagi perempuan pesisir sebagai wujud lanjutan dari semangat Kartini.
“Hari Kartini mendorong perempuan pesisir untuk lebih aktif dalam sektor ekonomi, seperti pengolahan ikan, kerajinan tangan, atau pariwisata. Ini sejalan dengan perjuangan Kartini untuk membuka kesempatan bagi perempuan untuk berkarya dan mandiri,” jelas Sri.
Menurutnya, akses pendidikan yang merata sangat penting agar perempuan pesisir dapat meningkatkan kualitas hidup serta berdaya saing di berbagai sektor.
