Ia menambahkan bahwa ketimpangan ini semakin kompleks karena banyak difabel yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan dari berbagai program sosial pemerintah. Faktor-faktor seperti kurangnya akses informasi, fasilitas yang tidak ramah difabel, rumitnya prosedur administrasi, minimnya sosialisasi, hingga keterbatasan mobilitas, menjadi tantangan nyata yang harus segera diselesaikan.
"Tujuan dari pelaksanaan workshop ini yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran dan pertukaran pengalaman antara kelompok/organisasi/individu difabel dengan para pemangku kebijakan guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, pekerjaan, serta kesejahteraan sosial bagi difabel di Indonesia," tutupnya. (zak/fajar)
