Media yang melakukan PHK pun datang dari kalangan swasta, termasuk pula yang dimiliki negara seperti Sea Today, RRI, dan TVRI.
TVRI disebut terkena imbas dari kebijakan ini, karena mereka tidak memiliki anggaran untuk menggaji belasan kontributor. TVRI Sulteng sudah merumahkan sekitar 15 jurnalisnya termasuk sejumlah penyiar.
Ketua AJI Palu, Agung Sumandjaya menyatakan peristiwa yang dialami oleh jurnalis di TVRI Sulteng menjadi keprihatinan bersama.
"Seharusnya, lembaga penyiaran publik yang notabenenya bekerja untuk kepentingan publik di bidang informasi, tidak seharusnya ikut menjadi sasaran efisiensi anggaran, apalagi anggaran yang dikhususkan untuk gaji para jurnalis," katanya melalui keterangan tertulis pada Senin (10/2/2025) lalu.
Menurut Agung, efisiensi anggaran yang dilakukan untuk program unggulan Prabowo, yang seperti makan bergizi gratis (MBG), tidak seharusnya mengurangi anggaran yang dikhususkan bagi gaji para jurnalis berstatus kontributor di TVRI, maupun lembaga penyiaran publik lainnya seperti RRI.
"Sebab, akan banyak anak-anak dari para jurnalis maupun pegawai kontrak di lembaga penyiaran publik (TVRI dan RRI) yang justru akan kesulitan mendapatkan makan bergizi bahkan makan seadanya di rumah, jika orang tuanya di PHK tanpa penghasilan," jelasnya.
TVRI sudah melakukan pemangkasan karyawan yang berstatus kontributor se-Indonesia sejak 4 Februari 2025. Hal tersebut merupakan imbas dari efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) mencapai lebih dari 50%, sehingga berdampak pada operasional TVRI.
