“Mereka enggak minta rumah dinas, mobil dinas, atau gaji besar. Mereka hanya ingin anak-anaknya bisa sekolah dan keluarganya hidup layak. Itu permintaan paling manusiawi, tapi negara belum bisa memenuhinya,” ucapnya dengan nada prihatin.
Ia juga mempertanyakan transparansi pengelolaan potongan 5% dari pendapatan driver yang dalam regulasi disebut sebagai dana kesejahteraan.
“Sejak 2022, siapa yang pegang uang 5% itu? Ke mana uangnya? Apa manfaatnya untuk driver? Tolong sampaikan ke Menteri Perhubungan, kembalikan 5% itu ke driver agar mereka bisa mengelola sendiri kesejahteraannya,” tegasnya.
Adian juga mengungkapkan kekecewaannya atas batalnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi V dan perwakilan driver ojol yang semula dijadwalkan pada 21 Mei. Menurutnya, ada kejanggalan dalam pembatalan mendadak tersebut, termasuk dugaan intervensi kepentingan.
“Undangan masuk tanggal 25 Mei jam 18.30, lalu pagi harinya jam 11.30 dibatalkan. Alasannya menteri mendampingi presiden, tapi surat izin sudah dikirim sejak tanggal 23. Kenapa baru disampaikan ke kami tanggal 25 malam? Ini lembaga negara, bukan main-main,” ungkapnya.
Adian juga menantang perusahaan aplikator untuk membuka data pendapatan dan alokasi potongan komisi secara transparan dalam forum publik.
“Kalau mau adu data, ayo terbuka. Jangan cuma telepon Adian, kita bukan pacaran. Undang pengamat ekonomi, wartawan, kita buka data dan hitung bareng-bareng,” tantangnya.
Menutup pernyataannya, Adian menyerukan Komisi V DPR RI siap berani mengetuk palu demi meningkatkan kesejahteraan jutaan rakyat Indonesia yang bergantung pada transportasi online.
