FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Adian Napitupulu, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan blak-blakan menyindir rencana pengangkatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diwacanakan langsung berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara di lain sisi, guru honorer yang telah puluhan tahun mengabdi mendidik dan mencerdaskan anak bangsa justru masih terkatung-katung tanpa kepastian status.
Bagi Adian, ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan besar soal keadilan negara dalam menghargai pengabdian dan jasa para tenaga pendidik yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan nasional.
"Prioritas dan keadilan harus menjadi dasar," tutur Adian dalam keterangannya dikutip pada Rabu (21/1/2026).
Adian menyoroti ironi yang sulit diterima akal sehat publik. Guru honorer telah mengajar bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dengan gaji minim, status tidak jelas, dan beban kerja berat.
Namun di sisi lain, petugas MBG yang relatif baru direkrut justru diwacanakan mendapat jalur cepat menuju status aparatur negara.
"Jika petugas dapur dari program yang baru berjalan saja langsung diangkat PPPK, seharusnya guru yang telah membentuk generasi bertahun-tahun lebih layak mendapatkan kepastian yang sama," tegasnya.
Adian menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk menolak program makan bergizi, melainkan menuntut keadilan kebijakan.
Menurutnya pogram boleh berganti, skema boleh berubah, tetapi negara tidak boleh abai terhadap mereka yang sudah lama berjuang di garis depan pendidikan.
