Kemudian ada perbandingan antara kas yang tersedia dan jumlah utang belanja menunjukkan masih lemahnya ruang fiskal Pemprov dalam mengelola APBD secara ideal.
“Ini harus menjadi fokus utama perbaikan. Pengelolaan keuangan yang sehat bukan hanya soal pelaporan, tapi juga soal kemampuan membayar tepat waktu,” sebutnya.
Yang ketiga BPK RI juga menemukan sejumlah masalah teknis dan sistemik lain dalam pengelolaan anggaran dan belanja daerah.
“Kami temukan aplikasi yang belum digunakan maksimal karena spesifikasinya tak sesuai sejak awal pengadaan. Ini bentuk inefisiensi,” tuturnya.
Dan yang keempat mengangkat persoalan bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum tersalurkan.
Penundaan ini disebabkan proses verifikasi dan validasi peserta yang belum tuntas di tingkat kabupaten/kota.
“Padahal ini menyangkut layanan dasar masyarakat. Jangan sampai masyarakat jadi korban karena lambatnya pendataan,” terangnya. (Erfyansyah/Fajar)
