FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, angkat bicara terkait penempatan personel militer aktif maupun purnawirawan TNI dalam jabatan-jabatan sipil, termasuk di sektor pengawasan sumber daya alam (SDA).
Dikatakan Said Didu, langkah tersebut bisa dibenarkan dalam kondisi darurat, selama bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kronis seperti mafia pertambangan dan perampokan SDA.
"Ini kan banyak orang mengkritik penempatan militer di beberapa titik. Bagi saya ini keadaan darurat. Saya tidak memandang militer atau tidak, tapi kalau untuk menyelesaikan masalah maka itu penting," ujar Said Didu di X @msaid_didu (31/5/2025).
Ia menyoroti operasi penertiban sawit ilegal yang dikomandoi oleh Dewan Pertahanan Nasional, yang menurutnya kini menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Penertiban sawit itu dilakukan Dewan Pertahanan Nasional. Lihat, pada saat penertiban, yang hadir selalu Menteri Pertahanan di Kejagung. Polisi gak ikut karena bukan bagian dari Dewan Pertahanan Nasional," katanya.
Said Didu menggambarkan strategi Prabowo menggunakan dua lembaga utama.
Dua lembaga yang dimaksud, Dewan Pertahanan Nasional dan Kejaksaan Agung, sebagai 'sendok' untuk menyendok 'bubur panas Solo'.
Kata Said Didu, tidak menjadi soal jika posisi strategis seperti Dirjen Bea Cukai dijabat oleh tentara, selama tujuannya jelas dan mendesak.
Ia bahkan mengingatkan sejarah di masa Orde Baru saat Presiden Soeharto menyerahkan pengawasan bea cukai kepada pihak asing (SGS) karena kondisi yang dinilai darurat.
"Kalau menjadikan Dirjen Bea Cukai dari tentara, bagi saya oke-oke aja. Gak masalah," tegasnya.
Namun, Said juga mengingatkan risiko dan budaya khas militer yang perlu diwaspadai ketika masuk ke birokrasi sipil. Salah satunya adalah pola hubungan komando yang bisa disalahgunakan.
"Tentara itu kebiasaannya kalau anak buah melapor, jawabannya aman, komandan. Itu bahaya. Karena di instansi seperti ini mafianya sudah tingkat bawah," terangnya.
Ia mencontohkan, penempatan pensiunan tentara di sektor timah hingga keterlibatan Danjen Kopassus dalam pengambilalihan lahan sawit, bisa dimaklumi selama ada urgensi dan pengawasan ketat.
Namun Said mengingatkan, militer yang ditugaskan jangan sampai tertipu oleh laporan anak buah dan justru menjadi benteng mafia.
"Kepada Pak Prabowo, ingatkan kepada semua yang ditempatkan itu untuk masuk ke yang detail. Jangan cuma aman komandan, padahal lagi main. Bahaya kedua, jangan sampai jadi banper perampokan. Tujuannya menghentikan mafia, malah anak buah menjadikan dia benteng," kuncinya.
(Muhsin/fajar)
