"Kita hitung-hitungan, petani itu dapatnya kira-kira Rp1,5 juta per bulan per orang. Kalau selisih harga dari petani ke konsumen sebesar Rp2.000, kemudian produksi kita 21 juta ton sampai bulan Mei ini, artinya apa, pendapatan middleman itu Rp42 triliun," ungkapnya.
Tidak hanya mempresentasikan, Amran juga menampilkan data di monitor kemudian meminta setiap orang mengamati data yang benar mulai dari tiga tahun lalu tepatnya pada Januari 2020 pengeluaran dari Cipinang.
Lebih lanjut, ia menekankan pemerintah akan bertindak tegas terhadap praktik-praktik yang merugikan petani dan konsumen, termasuk dugaan permainan harga dan manipulasi stok pangan oleh mafia.
Dengan demikian, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan dari Mabes Polri tengah mendalami indikasi permainan besar di balik fluktuasi harga beras dan distribusi pangan itu.
"Kami sudah koordinasi dengan Mabes Polri, segera turun. Jangan biarkan konsumen dan produsen itu menjerit," jelasnya.
Sementara itu, apabila harga di penggilingan yang identik dengan petani yang berada di sawah itu turun, berarti secara otomatis harga eceran juga turun.
Dengan penuh semangat, Amran meminta segala yang berwenang untuk ikut serta membantu menyelesaikan kejanggalan tersebut.
"Kejar sana (mafia), satgas sudah turun alasannya katanya salah hitung, koreksi, macam-macam alasannya baru statement. Kejar juga yang statemen di sana, kejar direkturnya, cek ini, ini nggak benar," pungkasnya.
(Besse Arma/Fajar)
