Pulau Gag sendiri dihuni sekitar 700 jiwa dari 300 kepala keluarga. Dari total luas 13.136 hektare, tambang hanya beroperasi di lahan seluas 260 hektare, dan setengah dari luasan itu atau sekitar 130 hektare sudah direklamasi.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah mencabut izin empat perusahaan tambang yang beroperasi di luar Pulau Gag, menyusul aspirasi dari tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Nurham, PT Anugerah Surya Pertama, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa.
Sementara itu, PT GAG Nikel tetap beroperasi secara legal dengan status kontrak karya sejak 1998 dan telah mendapatkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2025.
Sebelumnya, Pemerintah resmi mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut langkah ini diambil lantaran sebagian lokasi pertambangan masuk ke dalam kawasan lindung Geopark yang kini berstatus UNESCO Global Geopark (UGGp).
“Secara teknis juga kami lihat, sebagian masuk kawasan Geopark,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6).
Meski begitu, Bahlil menjelaskan bahwa izin-izin tersebut sebenarnya diterbitkan sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai Geopark oleh UNESCO pada 24 Mei 2023.
Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terbaik di dunia. Kawasan Geopark di wilayah ini mencakup empat pulau utama—Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool—beserta perairan di antara pulau-pulau tersebut.
