Pentingnya membuat dan membagi areal pertambangan dengan manajemen blok-blok rencana kerja yang dilengkapi dengan titik koordinat yang dilengkapi dengan data sampling hasil booring interval standar antara 25 – 30 meter setiap titik sampling serta profil ketebalan lapisan overburden, lapisan limonit, lapisan saprolit dan bedrock, maka minerba dan dinas terkait lainnya dapat mengontrol dengan teknik lacak / treking produksi ore pada areal bukaan sesuai RKAB tahun berjalan yang telah disyahkan. Hal ini akan menghindari adanya ilegal mining baik di dalam IUP sendiri maupun yang bersumber dari luar IUP perusahaan lain dengan menggunakan “dokumen terbang”
Apabila sistem ini diterapkan, maka areal-areal yang tidak potensial atau kadar nikel tidak ekonomis, maka perusahaan tidak perlu membuka areal yang kadar nikelnya tidak ekonomis sehingga kerusakan lingkungan dapat dihindari dan sudah barang tentu biaya pertambangan akan lebih efentif dan ekonomis karena berkurangnya biaya reklamasi dan revegetasi.
Dengan adanya data potensi nikel yang terukur, maka Minerba dapat menentukan jumlah kendaraan, peralatan dan pendukung lainnya yang akan digunakan untuk mendukung produksi sesuai rencana. Agar rasio alat berat dan rencana produksi bersesuaian antara rencana produksi dan penggunaan peralatan untuk produksi.
Saran-saran
Pemerintah atau Kementerian ESDM perlu membangun sistem verifikasi dan legalitas hasil tambang yang dilaksanakan oleh Lembaga Independen dengan tupoksi melaksanakan audit setiap IUP Produksi komoditi nikel dengan verifikasi terhadap dokumen legalitas, dokumen perencanaan produksi, rencana pengelolaan lingkungan, jumlah penggunaan tenaga kerja dan rencana penjualan hasil tambang dan lain-lain terkait.
