"Jadi tidak ada dalam hal ini kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah satu orang, misal ke Kadis lain, atau gubernurnya. Tentu akan kami minta keterangan, kami akan panggil, tunggu saja ya," kata Asep.
Untuk diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) proyek pembangunan jalan di dua tempat. Pertama, proyek Dinas PUPR. Proyek pertama yakni preservasi jalan Sp. Kota Pinang–Gunung Tua–SP. Pal XI Tahun 2023, dengan nilai proyek Rp 56,5 miliar.
Kemudian, preservasi jalan Sp. Kota Pinang–Gunung Tua–Sp. Pal XI tahun 2024, dengan nilai proyek Rp 17,5 miliar. Lalu, rehabilitasi jalan Sp. Kota Pinang–Gunung Tua–Sp. Pal XI dan penanganan longsoran tahun 2025.
Terakhir proyek preservasi jalan Sp. Kota Pinang–Gunung Tua–Sp. Pal XI tahun 2025. Kegiatan tangkap tangan kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara.
Rinciannya, proyek pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel, dengan nilai proyek Rp 96 miliar dan proyek pembangunan jalan Hutaimbaru- Sipiongot, dengan nilai proyek Rp 61,8 miliar. Total nilai proyek setidaknya sejumlah Rp 231,8 miliar.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, Topan Obaja Putra Ginting sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut, Rasule Efendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua, Heliyanto PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, Akhirun Efendi Siregar, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG), Rayhan Dulasmi Pilang, Direktur PT RN. (Pram/Fajar)
