Salah satu yang ia sorot secara khusus adalah program koperasi desa atau koperasi merah putih yang didorong pemerintah.
"Bagaimana perasi desa yang saat ini masih menggantung, belum menemukan solusi tentang pembiayaan," imbuhnya.
Heru bilang, skema pendanaannya, yang mengandalkan bank-bank BUMN, justru berpotensi menambah tekanan fiskal.
"Bagaimana sistemnya, dan siapa yang sesungguhnya bertanggungjawab terhadap pendanaan koperasi desa," Heru menuturkan.
"Menurut hemat kami, dengan kondisi negara devisit, juga melihat performa perbankan, sedang tidak baik-baik juga, alangkah baiknya pak Prabowo membatalkan atau menunda sementara kebijakan populis seperti koperasi desa," tandasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengkritisi pembentukan holding BUMN, Danantara, yang disebutnya malah memperparah penerimaan negara.
"Sri Mulyani menyatakan ada kehilangan sekitar Rp80 triliun dari deviden yang tidak disetor ke negara. Ini paradoks ketika negara sedang defisit," terangnya.
Dalam pandangannya, kondisi fiskal dan moneter yang lemah saat ini tak hanya berisiko memperdalam krisis ekonomi, tetapi juga dapat memicu instabilitas politik.
Heru pun mendorong pemerintah bersama DPR untuk segera bertindak.
"Langkah tegas sangat diperlukan dalam penggunaan APBN agar efektif dan efisien. Korupsi pun harus diberantas tanpa kompromi karena merusak postur anggaran pembangunan nasional," kuncinya.
(Muhsin/fajar)
