FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, kembali angkat bicara terkait mencuatnya kembali isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan dugaan ijazah palsu Jokowi.
Ia menilai isu tersebut sengaja diembuskan sebagai bagian dari agenda politik yang didukung pihak tertentu.
Namun, menurutnya, klaim soal "agenda besar" itu justru liar dan tidak bertanggung jawab, karena tak pernah disertai dengan penjelasan siapa aktor di baliknya.
"Pernyataan ada agenda besar politik dalam isu ijazah dan dibackup oleh orang besar itu diartikan liar, karena tanpa menyebut nama," ujar Dian di X @DianSandiU (27/7/2025).
Dian pun menyindir keras pihak-pihak yang merasa paling besar di ranah politik dan kerap menyerang tanpa dasar.
"Padahal sudah ada yang selalu mengaku dan merasa besar, sampai menyebut diri imam besar," ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa polemik soal ijazah Jokowi seharusnya telah selesai sejak 1 April 2025, ketika dokumen resmi itu ditunjukkan ke publik.
"Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ijazah yang saya posting adalah milik beliau. Maka yang selama ini teriak-teriak tunjukkan ijazahnya, ya selesai! Sudah ditunjukkan," tegas Dian.
Sebelumnya, mahasiswa UGM angkatan 2023, Faiz Wildan, menyayangkan isu tersebut terus diangkat ke ruang publik.
Baginya, polemik itu tidak memberikan dampak berarti terhadap perbaikan kebijakan atau kehidupan masyarakat secara luas.
“Saya sebagai mahasiswa tentu mengajak masyarakat untuk menggunakan pola pikir yang sama. Isu ijazah Jokowi itu tidak ada manfaatnya, tidak bisa membatalkan kebijakan yang sudah ada," ujar Faiz, Sabtu (26/7/2025).
