"Kalau framing yang coba dibentuk demi kemaslahatan UMKM, rakyat kecil, supaya usaha mikro kecil dan menengah, maka prioritas UMKM dijelaskan dulu lebih awal," Rhesa menuturkan.
Namun bila sebaliknya, lanjut dia, publik bisa saja menganggap koperasi ini sebagai proyek politik terselubung.
"Tapi kalau ternyata ada kesan bahwa itu adalah upaya untuk melakukan dominasi politik, tentu framing publik menjadi negatif," tegas Rhesa.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar transparan dalam menyampaikan tujuan program ini agar tidak menimbulkan kecurigaan.
"Memang di atas kertas kita mengatakan bahwa lebih untuk kesejahteraan UMKM, menengah ke bawah. Tapi di ruang-ruang politik yang lain, relasi atau jejaring dimanfaatkan untuk menjadi besaran suara di 2029," kuncinya.
(Muhsin/fajar)
