Sedangkan Pasal 7 PP Nomor 20 Tahun 2021 memberi kewenangan negara menyikat habis tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, sampai tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.
Alhasil, tanah telantar incaran negara bukan cuma yang sudah diberikan izin, konsesi, atau perizinan berusaha. Semua jenis sertifikat tanah sekarang bisa diambil negara jika 'nganggur' alias tidak dimanfaatkan.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memuji kerja Presiden ke-7 Jokowi membeberkan urgensi pengambilan kembali tanah berkategori telantar itu.
Nusron Wahid mengapresiasi kinerja Jokowi yang diklaim punya sumbangsih besar dalam proses sertifikasi tanah meskipun dengan cara merampas tanah milik rakyat.
Melihat banyaknya ancaman demi ancaman pemerintah terhadap tanah nganggur hingga rekening nganggur, rakyat pun merespons ancaman itu dengan komentar satire.
"Rekening ngangggur 3 bulan diblokir negara. Tanah nganggur 2 tahun disita negara, kamu nganggur bertahun-tahun, kemana 19 juta lapangan kerja." tulis akun undercover.id di platform media sosial Instagram.
Komentar satire ini diunggah pada Senin (28/7/2025) sekitar pukul 16.00 WIB. Sejak awal diunggah hingga pukul 18.00 WIB, unggahan ini telah memperoleh 12.400 suka atau like serta 1.396 komentar, dan 2.342 kali dibagikan.
Sejumlah warganet mengomentari unggahan satire tersebut.
Salah seorang pemilik akun @mift*ya28 tak lupa mention akun @gibran_rakabuming sambil menanyakan realisasi janji 19 juta lapangan kerja. "@gibran_rakabuming gimana ini 19 jt lapangan kerja mana????"
