FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan terbaru PPATK yang memblokir rekening tidak aktif selama 3 bulan terus menuai sorotan publik. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut menyuarakan kritikan tajamnya. Ia menyebut aturan ini melanggar hak asasi manusia. Kritikannya sontak viral di media sosial, memicu debat publik.
PPATK beralasan kebijakan ini dibuat untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan rekening tidur, seperti pencucian uang atau fraud. Namun, banyak nasabah merasa dirugikan, terutama yang punya rekening cadangan atau simpanan jarang dipakai. Hotman Paris menilai alasan tersebut terlalu menggeneralisir.
Hotman Paris menyatakan kebijakan ini tidak adil karena mengambil hak nasabah tanpa pemberitahuan jelas.
"Bapak (pejabat ) tidak berhak, negara tidak berhak," tegasnya. Ia juga mempertanyakan dasar hukum kebijakan ini.
Banyak nasabah mengeluh karena rekening mereka tiba-tiba tidak bisa dipakai, padahal ada dana penting di dalamnya. Proses pembukaan kembali juga dinilai ribet, harus datang ke bank dan mengisi dokumen. Hal ini dianggap memberatkan masyarakat biasa.
PPATK membantah klaim pelanggaran HAM dan menegaskan kebijakan ini sudah melalui pertimbangan matang. Mereka menyebut nasabah bisa menghindari pemblokiran dengan melakukan transaksi minimal sekali dalam 3 bulan. Namun, penjelasan ini belum sepenuhnya meredam protes.
Hotman Paris mengingatkan bahwa UU Perlindungan Konsumen dan Hak Asasi harus jadi prioritas. Menurutnya, pemerintah bisa memakai pendekatan lain, seperti verifikasi berkala, bukan langsung memblokir.
