Febby juga menambahkan, pihaknya tidak bisa serta merta menyalurkan beras di luar data penerima resmi.
“Karena beras ini disalurkan tanpa pembayaran alias nol rupiah. Maka kami wajib patuh pada ketentuan dan harus menunggu izin dari kementerian terkait jika ada perubahan nama penerima,” tegasnya.
Terkait jumlah penerima, Febby menyebutkan bahwa terjadi pengurangan jumlah secara nasional dari sebelumnya 22 juta menjadi 18,3 juta penerima bantuan pangan.
“Kami ditugaskan menyalurkan bantuan pangan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan target penyelesaian hingga pertengahan Agustus,” tuturnya.
Untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri, realisasi penyaluran sudah mencapai 90 persen. Febby menyebutkan, Bulog menyalurkan sebanyak 180 ribu ton beras per bulan secara nasional dalam satu alokasi, sehingga selama dua bulan total beras yang disalurkan mencapai 360 ribu ton.
“Setiap penerima bantuan mendapatkan 20 kg beras dalam satu waktu, yang seharusnya dibagi 10 kg per bulan. Namun dalam praktiknya, langsung disalurkan sekaligus 20 kg agar lebih efisien dan cepat tersalur,” jelasnya.
Dalam kunjungan ke pasar, Febby memastikan bahwa beras SPHP tetap tersedia dan dijual dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram.
Ia mengapresiasi pedagang yang telah mengikuti aturan pemerintah, seperti membatasi pembelian maksimal dua pack per orang dan tidak menjual dalam bentuk eceran per liter.
“Ini penting untuk menghindari penumpukan dan mencegah praktik penimbunan. Kami juga sudah menginstruksikan ke seluruh wilayah agar harga tetap sesuai HET dan distribusi berjalan tertib,” ungkapnya.
