"Sudah banyak yang siap menggantikan. Ada 50.000 lebih guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan," kata Gus Ipul.
"Stok" guru melimpah inilah yang menjadi jaring pengaman utama program Sekolah Rakyat. Ipul pun memastikan ruang kelas yang ditinggalkan tidak akan lama kosong.
Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyoroti gelombang pengunduran diri ratusan guru Sekolah Rakyat. Dia menegaskan pembangunan sekolah tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan fasilitas dasar yang memadai.
"Bagaimana guru bisa betah mengajar kalau mereka ditempatkan di lokasi yang bahkan kebutuhan dasarnya saja tidak tersedia?" tegas Irine dalam konferensi pers, Selasa (29/7).
Kmenterian Sosial (Kemensos) menyebut penempatan para guru mengikuti sistem rekrutmen yang dikelola oleh BKN dan KemenPANRB.
Saat ini, terdapat 100 Sekolah Rakyat dengan lebih dari 9.700 siswa yang tersebar di seluruh Indonesia.
Irine menilai, pengunduran diri massal ini mencerminkan masalah lebih besar yang belum terintegrasi dalam perencanaan program.
Irine mengungkapkan bahwa pengunduran diri guru-guru tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki koordinasi lintas sektor, khususnya dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung keberhasilan program Sekolah Rakyat.
Irine juga menyoroti dua sekolah rakyat yang berada di daerah pemilihannya, yaitu Maluku Utara. Menurutnya, infrastruktur di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) seperti Maluku Utara masih membutuhkan perhatian serius.