FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Sosial Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS), Nurmadi Harsa Sumarta, memberikan pandangannya mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dikatakan Nurmadi, hingga saat ini, konsistensi kebijakan pemerintahan Prabowo masih menyisakan keraguan.
Ia menilai, sejak awal pemerintahan berjalan, tidak ada kesan serius dalam implementasi arah kebijakan nasional.
"Sejauh ini konsistensi kebijakan Prabowo, Mr. Omon-omon masih diragukan. Bahkan dari awal Prabowo dilantik, sudah terkesan tidak serius dan plin-plan,” ujar Nurmadi kepada fajar.co.id, Kamis (31/7/2025).
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski secara konsep dianggap menjanjikan, pelaksanaannya di lapangan justru memunculkan berbagai persoalan. Terutama dalam hal penyusunan menu dan teknis pembiayaan.
"Meskipun MBG terdengar baik di permukaan, realisasinya di lapangan menghadapi banyak kendala, baik dari segi implementasi menu maupun mekanisme pembayaran,” imbuhnya.
Ia menilai program tersebut seharusnya dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan fiskal negara. Namun, justru dipaksakan sejak awal pemerintahan berjalan.
“Mestinya program MBG dilakukan setelah setahun atau saat kondisi keuangan negara bagus. Banyak kritik menyebut MBG sebagai program yang tidak produktif,” terang Nurmadi.
Ia bahkan menyebut program MBG bersifat general dan kurang memperhatikan kebutuhan lokal.
