Belum lagi, hasil Kongres VI Bali tersebut juga perlu segera didaftarkan ke Kementerian Hukum yakni paling lambat 30 hari sejak kepengurusan baru terbentuk.
Jamiluddin menduga keputusan Megawati merangkap jabatan itu juga demi memberikan jalan bagi Hasto. Menurut dia, ada beberapa pertimbangan sehingga Hasto bakal menjadi sekjen PDIP masa bakti 2025-2030.
"Pertama, PDIP makin solid menjawab tantangan eksternal ketika Megawati memilih Hasto sebagai sekjennya. Megawati lebih muda mengatasi gangguan dari eksternal," kata Jamiluddin.
Dia menambahkan, soliditas internal PDIP yang kuat menjadi tembok terbaik menghadapi gangguan dari eksternal.
Alasan lain, Hasto Kristiyanto memiliki loyalitas terhadap PDIP yang tidak bisa diragukan lagi. Hal ini tentu saja menjadi alasan paling kuat bagi Megawati untuk menunjuk kembali Hasto sebagai sekjen.
Bahkan, Jamiluddin menyebut, Megawati akan lebih nyaman dan aman bila Hasto tetap menjadi sekjen.
Jamiluddin yang merupakan pengamat dari Universitas Esa Unggul itu menyebut, selama ini Hasto sangat cekatan dalam melaksanakan fungsi dan tugas kesekjenan sehingga layak ditunjuk lagi sebagai sekjen PDIP.
Dengan kemampuan yang dimiliki itu, Hasto tidak perlu lagi mendapat arahan teknis dari Megawati tentang bagaimana melaksanakan fungsi dan tugas seorang sekjen. "Dengan begitu, Megawati sudah bisa melepas Hasto sepenuhnya dalam melaksanakan kesekjenan partai.
Kendati, dia tidak menampik jika kader PDIP lainnya memiliki kelayakan yang tidak kalah dibandingkan dengan Hasto. Misalnya saja Prananda Prabowo, atau pun Ahmad Basarah.
