FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kasus kecelakaan Kereta Api di Stasiun Bekasi Timur yang menewaskan belasan penumpang dan melukai puluhan orang lainnya, menuai sorotan tajam khususnya DPR RI. Direktur PT KAI pun jadi sasaran.
Orang nomor satu di PT KAI pun didesak mundur dari jabatannya akibat insiden tersebut. Mereka dinilai paling bertanggung jawab atas jatuhnya banyak korban.
Desakan tersebut salah satunya disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto. Dia dengan tegas mendesak Dirut KAI melepas jabatannya.
Menurutnya, kegagalan sistem keselamatan adalah tanggung jawab manajemen, bukan sekadar kesalahan operasional biasa.
"Ada pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan, serta standar operasional yang diterapkan. Ini adalah tanggung jawab manajemen puncak. Kami mendesak dirut KAI untuk mengundurkan diri," kata Firnando.
Atas penyataan keras itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno justru menyoroti defisit anggaran yang berdampak langsung pada aspek keselamatan akibat pengalihan dana ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Djoko khawatir para pemangku kebijakan, termasuk DPR, cenderung diam saat membahas pemangkasan anggaran yang krusial bagi keselamatan transportasi. "Akar masalah kita tuh sekarang ini MBG," ujar Djoko.
Djoko menilai,faktor utama keselamatan perkeretaapian bukan hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, melainkan pada kecukupan dana operasional.
Ia mengungkapkan kekurangan signifikan dalam alokasi biaya perawatan serta gaji petugas, terutama di wilayah daerah.
