Jangan Cuma KPK, DPR Juga Dituntut Soroti Kinerja Kejaksaan
Dalam kasus Pamekasan, misalnya, bupati turut mensponsori korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, pejabat pemkab, dan perangkat desa. Itu menyalahi fungsinya sebagai pengayom desa.
Menurut Robert, yang perlu diawasi saat ini justru para bupati, inspektorat, hingga aparat penegak hukum di daerah seperti kejari. "KPK jangan berhenti di Pamekasan. Saya yakin masih banyak di daerah lain yang model bagini," katanya.
(byu/tau/tyo/c10/nw/fajar)
