FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Ombudsman dinilai sedang membuat opini negatif soal pasar tanah abang yang disebut dalam temuannya makin semrawut.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana mengatakan, hasil temuan berupa pungutan liar hingga pemerasan terhadap pedagang kaki lima (PKL) oleh oknum Satpol PP yang bekerjasama dengan preman setempat, tak perlu dibuka secara vulgar.
"Aku bilang jangan bentuk opini terus. Apa kepentingannya di-publish. Saya tanya apa kepentingannya? Masyarakat Tanah Abang dirugikan lho. Ada nggak sih copet, ada nggak sih pungutan. Misalnya di Pasar Senen, Pasar Rebo di Jakarta Utara? Kenapa Tanah Abang. Ada apa dengan Tanah Abang? Why, Ombudsman?" kata Lulung, Senin (27/11), dilansir RMOl Jakarta (Jawa Pos Grup).
Lulung menyayangkan sikap Ombudsman yang mempublikasi hasil temuannya. Tokoh masyarakat Tanah Abang itu mengatakan harusnya Ombudsman menyampaikannya ke pihak kepolisian agar dapat dilakukan penindakan.
Lulung pun menilai Ombudsman tengah berpolitik saat mengungkapkan pemerasan PKL melalui media.
"Jangan bentuk opini terus. Ada apa? Kenapa bentuk opini? Ada apa itu Ombudsman? Ada politik apa di situ? Tangkep. Maksud saya jangan terus menerus gitu di media. Ayo duduk bareng sama masyarakat Tanah Abang. Sama tokoh-tokoh. Kalau nggak mau ada preman Tanah Abang ayo bareng-bareng laporkan polisi," tegas Lulung.
Sebelumnya, Ombudsman menemukan praktik maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, pungutan liar dan pembiaran yang dilakukan oknum Satpol PP dan pegawai kelurahan serta kecamatan kepada pedagang kaki lima (PKL).
