FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palopo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Palopo memangkas atau merasionalkan beberapa pos anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018.
Salah satunya biaya yang dinilai terlalu besar adalah perjalanan Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (PPP), Palopo dari Rp400 Juta dipangkas menjadi Rp35 Juta.
Anggota Banggar DPRD Palopo, Dahri Suli menanyakan besaran anggaran biaya yang digunakan dinas PPP dalam melaksanakan perjalanan ke luar Kota dalam setahun terakhir. Salah satu anggota DPRD yang tergabung dalam pembahasan RAPBD di kantor DPRD menyebutkan jika anggaran perjalanan Dinas PPP terbilang masih tinggi untuk digunakan 2018 mendatang. Olehnya menekankann agar TAPD Pemkot Palopo menguranginya dan menjadi Rp35 juta.
Pembahasan RAPBD 2018 yang berlangsung di kantor DPRD Palopo ini banyak menuai pertanyaan. Legislator dari Fraksi PKB ini juga menanyakan jumlah perjalanan dinas yang dilakukan dinas PPP selama ini termasuk sesuatu yang dihasilkan dari bentuk perjalanan dinas tersebut.
“Pos-pos anggaran yang dinilai terlalu besar dan menjurus kepada pemborosan keuangan daerah, makanya kita mau rasionalkan, termasuk pos belanja perjalanan dinas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) PPP, Harisman dalam rapat tersebut banyak menjelaskan berbagai program yang akan dilaksanakan 2018 mendatang termasuk penambahan biaya perjalanan dinas senilai Rp400 Juta pada rapat bersama TAPD dan Banggar DPRD Palopo.
“Biaya perjalanan dinas ini berdasarkan jumlah bentuk program yang kami akan laksanakan ke depan,” jelasnya. Bahkan, ia menyebutkan jika nilai Rp400 Juta selama ini digunakan untuk perjalanan ke Jakarta sebanyak tujuh kali dalam tahun anggaran 2017.
“Kami ke Jakarta untuk melakukan lobi-lobi bantuan ke pihak pemerintah pusat terkait program kami. Tujuannya agar pihak pemerintah pusat dapat menyalurkan bantuan ke Palopo,” katanya.(rul-rhm/palopopos/fajar)
