Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Hentikan Penerimaan CPNS
“Dalam menerima honorarium, apalagi di daerah-daerah terpencil itu mendapat Rp 150-300 per bulan. Itu pun di bayar dengan apa triliwulan, bahkan ada semesteran di bayar, kan kasiang itu. Jadi, sakarang kita bicara sisi kemanusiaan, negara harus bertanggung-jawab, negara ngga boleh berpihak kepada orang-orang besar saja, rusak negeri ini akhirnya rasio generasi kita makin besar,” pintanya.
“Kalau selama ini Presiden Jokowi perlihatkan bagi-bagi sertivikat, dan sebagainya itu dibagi kepada orang-orang yang sudah memiliki lahan, tapi yang ini benar-benar orang yang mengabdikan diri dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, orang-orang yang bekerja disektor kesehatan, perawat dan sebagainya,” tambahnya.
Anehnya, kata politisi Partai Gerindra ini, para honorer K-2 baik tenaga pengajar maupun kesehatan yang sudah mengabdi puluhan tahun itu tidak mendapat perhatian, dan Pemerintah mau menyelesaikan masalah ini dengan pengusulan P3K.
“Tiap hari bergelut dengan jiwa orang lain, tapi tidak mendapatkan penghargaan yang layak dari Negara. Kita tetap menghargai upaya Pemerintah yang kemarin memberikan penghargaan kepada atlit, yang bisa langsung diangkat menjadi PNS. Masa kepada orang yang sudah mengabdi puluhan tahun ga bisa-bisa, nah itu yang harus menjadi perhatian kita,” jelasnya.
Diketahui, Pemerintah lewat Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur pengangkatan tenaga honoer, melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3). Skema tersebut sebagai solusi terhadap nasib honorer yang tidak bisa mendaftar CPNS. Namun, P3K itu dibuka secara bebas kepada semua pihak. Artinya, yang mengikuti seleksi P3K bukan hanya honorer K-2, tetapi semua orang yang memenuhi persyaratan. (Aiy/Fajar)
