Silang Pendapat Pejabat Kemendagri Soal Pelantikan Pejabat Pemkot Makassar Tampung Aspirasi Masyarakat Soal Hukum, Kejati Sulsel Gelar Teras
Kementerian BUMN Siap Kerja Sama KPK Soal OTT Direksi AP II
FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Kementerian BUMN segera angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), terhadap dua BUMN, PT Angkasa Pura II dan PT INTI.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Gatot Trihargo menuturkan, Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi AP II dan PT INTI.
"Dalam pelaksanaannya, Kementerian BUMN meminta agar semua kegiatan terus berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik dan terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar dan berimbang sebagai wujud oganisasi yang menghormati hukum," ujar Gatot lewat siaran persnya, Rabu (1/8).
Selanjutnya, Kementerian BUMN meminta manajemen Angkasa Pura II dan PT INTI untuk melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.
"Kementerian BUMN menghormati azas praduga tak bersalah, bersama PT Angkasa Pura II dan PT INTI siap bekerja sama dengan KPK dalam menangani kasus ini," tutup Gatot.
Diketahui, Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi kedap yang dilakukan pada Rabu (31/7), tim menciduk beberapa pihak yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana suap menyuap.
“Ada petinggi BUMN yang diamankan,” kata seorang penegak hukum, di Jakarta, Rabu (31/7) malam.
