Pansus Hak Angket DPRD Sulsel Pecah Kongsi
Tiada Penunggang
Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem menuturkan diksi duri dalam daging itu kurang baik. Perbedaan pendapat itu sudah hal lumrah. Setiap anggota punya pandangan masing-masing.
"Satu partai saja mungkin ada perbedaan. Apalagi beda partai. Ditambah lagi ada partai pendukung dan bukan pendukung," ungkapnya.
Justru, kata Roem, perbedaan ini harus disikapi dengan kedewasaan berpolitik. Termasuk soal pansus hak angket harus berdasarkan fakta-fakta sidang. Unsur objektivitas harus dikedepankan.
"Itu jadi poin-poin rekomendasi angket nanti. Jadi nasib NA itu bukan di tangan hak angket tetapi ya di tangan Tuhan," ujarnya sambil berkelakar.
Angket ini bagian instrumen pengawasan. Apalagi selama ini banyak yang menyorot kinerja dewan. Pihaknya berharap semua pihak terkait menghormati proses yang sementara berjalan. Sesuai pesan Wapres JK, proses ini harus diselesaikan baik-baik. Harus sesuai dengan fakta dan mekanisme yang ada.
"Tidak boleh ada yang direkayasa. Tidak boleh ada yang mengada-ada. Sesuai pesan Pak JK," jelasnya.
Roem membantah ada yang menunggangi pansus. Kata dia, sejauh ini masih sesuai koridor. Pihaknya juga selaku pimpinan tidak boleh mengintervensi.
"Sesuai jadwal Bamus, paripurnanya nanti Jumat (16 Agustus). Seperti biasa ada rapat fraksi, rapat pimpinan sebelumnya, baru diparipurnakan," tuturnya.
Pasang Badan
Selain PKS yang jelas menentang upaya pemakzulan, PDIP juga demikian. Ketua Fraksi PDIP, Alimuddin menuturkan pihaknya sementara merampungkan draf dokumen rekomendasi. "Sejauh ini isu dualisme yang jadi isu utama hak angket kami nilai tidak ada," bebernya.
