Wakil Ketum Gerindra Arief Poyuono: Iuran BPJS Dikorupsi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketum Gerindra Arief Poyuono, mengingatkan pemerintah tidak menaikkan besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 100 persen bagi peserta mandiri. Menurutnya, defisit BPJS Kesehatan bukan akibat kurangnya iuran, melainkan karena adanya kebocoran. "Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak perlu, karena (defisit) bukan disebabkan kurang besarnya iuran tetapi karena bocor selama ini alias dikorupsi," kata Wakil Ketum Gerindra Arief Poyuono di Jakarta, Minggu (1/9). Seharusnya, lanjut Wakil Ketum Gerindra Arief Poyuono, seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan audit secara komprehensif terhadap penggunaan dana BPJS Kesehatan sebelum memutuskan kenaikan besaran iuran. Aktivis buruh itu meyakini selama ini telah terjadi banyak penyimpangan yang melibatkan oknum di BPJS Kesehatan dan rumah sakit.

Ingin Suami Biar Jelek Asal Kaya PSM Tertinggal 0-1 dari Persela di Babak Pertama Profesor Dr Mestika Zed, Guru Besar UNP Meninggal Payudara Kendur Usai Melahirkan, Ini 5 Cara Mengatasinya Tahun Baru Hijriah 1 Muharram Diramaikan Ratusan Pelajar

"Begini saja, pernah enggak peserta BPJS Kesehatan ketika mengunakan fasilitas rumah sakit untuk berobat, setelah itu diberikan bukti pengeluaran biaya yang habis untuk berobat baik untuk jasa rumah sakit maupun obat-obatan? Kan enggak ada selama ini," tutur Wakil Ketum Gerindra Arief Poyuono. Dengan tidak adanya kuitansi, kataWakil Ketum Gerindra Arief Poyuono, penggelembungan biaya pengobatan pasien bisa dilakuan secara mudah. Menurutnya, praktik curang itu bisa terjadi lantaran adanya kongkalikong pihak rumah sakit dengan petugas BPJS Kesehatan. “Sumber kebocoran dana BPJS Kesehatan selama ini yang jumlahnya puluhan triliun itu permainan antara (oknum) BPJS Kesehatan dan rumah sakit. Menkeu Sri Mulyani mengerti enggak itu?" ucap ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menuturkan, usul kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebenarnya hal yang rasional. Namun, Tulus menilai kenaikan yang berlatar belakang iuran selama ini yang di bawah biaya pokok seharusnya tidak sertamerta dibebankan kepada konsumen. ”Pemerintah bisa saja melakukan relokasi subsidi energi dan atau menaikkan cukai rokok secara signifikan. Sebagian dari subsidi energi yang masih mencapai Rp 157 triliun bisa direlokasi menjadi subsidi BPJS Kesehatan,” ucapnya kemarin (31/8). Menurut Tulus, selain tidak membebani konsumen BPJS Kesehatan, skema seperti itu menjadi upaya preventif promotif. Opsi lainnya, pemerintah bisa menambah suntikan subsidi di BPJS Kesehatan. (jpnn)