Wakil Ketua KPK Laode M Syarif: Waduh Susah Sekali
FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan tak setuju dengan wacana kontrak politik kepada Calon Pimpinan (Capim) KPK 2019-2023.
Wakil Ketua KPK Laode menganggap, pimpinan KPK sebagai aparat penegak hukum tidak boleh diikat oleh komitmen politik tertentu. Dikhawatirkan para capim akan cenderung patuh terhadap politisi ketimbang memaksimalkan penegakan hukum.
“Menurut saya kalau di DPR menetapkan komitmen politik untuk tanda tangan di atas materai kepada setiap pimpinan KPK, jangan-jangan dia akan loyal kepada pemimpin politiknya bukan dia loyal kepada penegakan hukum,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (10/9).
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, sejak KPK pertama kali berdiri hingga masa kepemimpinan Agus Rahardjo cs, dirinya tidak pernah mendapati adanya kontrak politik dalam bentuk apa pun. Sehingga, ia memandang wacana kontrak politik itu tidak masuk akal.
“KPK itu adalah lembaga penegak hukum yang tugasnya adalah menegakkan hukum yang tidak boleh terikat pada komitmen politik tertentu. Dulu komisioner pertama jilid I sampai jilid IV saya sekarang itu juga tidak ada komitmen politik seperti itu,” tandas Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
Laode pun mengaku bersyukur dirinya tidak lolos kala mengikuti proses seleksi capim jika wacana kontrak politik benar dijalankan. “Terus terang saya bersyukur nih enggak lulus. Kalau saya harus disodorin komitmen politik seperti itu, waduh, susah sekali,” tutur Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
