Lebih lanjut, Basuki menerangkan, guna mendorong pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat tersebut Kementerian PUPR pun telah menetapkan beberapa strategi pembangunan diantaranya melanjutkan pembangunan infrastruktur tahun 2015 – 2019 untuk mendukung pengembangan wilayah seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasab Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Bandara/ Pelabuhan dan kawasan produktif lainnya. Selain itu juga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan program link and match (magang) yang mempertemukan industri jasa konstruksi dan dunia pendidikan.
Strategi lainnya adalah dengan mengembangkan strategi pembiataan alternative pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema lainnya yang menarik bagi investor. Kementerian PUPR juga akan memperkuat dan membuka peluang kerja bagi kontraktor nasional/ lokal dengan melakukan pembinaan melalui regulasi dan kebijakan pamaketan.
“Kami juga akan melaksanakan strategi penggunaan material dan pelatan produksi dalam negeri yang memberikan nilai tambah dalam setiap infrastruktur yang terbangun sehingga dapat mengurangi ketergantuangan impor. Selain itu kami juga akan menyederhanakan regulasi dan birokrasi dengan reviei Peraturan menteri (Permen) PUPR yang menghambat dan mempercepat pengadaan barang dan jasa melalui lelang dini agar infrastruktur diselesaikan tepat waktu dan tetap menjaga kualitas kontruksi,” katanya.
