Sementara itu, menurut pakar militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, pemerintah bukan hanya kali ini berhadapan dengan persoalan serupa. Insiden itu mirip dengan korban penculikan kelompok Abu Sayyaf yang belum lama berhasil dibebaskan otoritas Filipina.
Walau belum disebut secara pasti kelompok mana yang menculik lima WNI tersebut, Fahmi yakin para penculik adalah kelompok Abu Sayyaf. Sebab, perairan Sabah memang wilayah operasi mereka. Yang jadi masalah, kata dia, pemerintah seperti tidak punya solusi. Itu tampak lantaran penculikan dengan modus serupa berulang terjadi. Bahkan di daerah yang berdekatan dengan lokasi penculikan dalam kasus-kasus sebelumnya.
”Aksi berulang di area dan dengan modus operandi yang kurang lebih sama ini tentu harus menjadi pijakan dalam pembicaraan trilateral,” tutur Fahmi. Pembicaraan trilateral itu melibatkan Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Dia tahu betul, sudah ada pembicaraan, bahkan kerja sama di antara tiga negara tersebut. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih ada masalah. ”Apakah semua kesepakatan dan komitmen trilateral sudah on the right track,” ujarnya.
Fahmi menilai hal itu patut jadi pertanyaan. Sebab, sudah banyak wacana dan rencana yang digagas. Namun, masih belum berjalan efektif. Melihat kondisi tersebut, dia menilai, mestinya pemerintah memastikan lagi apakah program kerja sama berjalan efektif atau tidak, terkendala atau tidak, serta berhasil atau sebaliknya.
Dia menyampaikan, kelompok Abu Sayyaf tidak bisa dilihat hanya sebagai gerombolan pengganggu keamanan di Filipina. Sebab, operasi yang mereka lakukan dalam menculik WNI bersentuhan dengan tiga negara sekaligus. ”Filipina sebagai basis, Malaysia sebagai area operasi, dan Indonesia sebagai negara yang warganya menjadi target,” terangnya. Karena itu, Fahmi menekankan, pemerintah harus melihat kondisi tersebut sebagai persoalan serius. ”Satu orang saja warga negara terancam keselamatannya, itu sudah menjadi persoalan besar,” tegasnya.
