FAJAR.CO.ID, SURABAYA -- Tweet dokter asal RS Royal Surabaya, Aditya C. Janottama (@cakasana) terkait penanganan Covid-19 di Surabaya berbuntut Panjang. Pemkot Surabaya dan RS Royal sama-sama membantah isi cuitan tersebut. Namun, Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur menyayangkan jika Aditya dipojokkan karena unggahannya di Twitter.
Ketua DPD KAI Jatim Abdul Malik mengatakan, Aditya C. Janottama bisa menjadi whistleblower penanganan Covid-19 di Surabaya. Apa yang disampaikan dokter Janottama justru bisa menjadi informasi berharga bagi banyak pihak untuk melakukan pembenahan dalam penanganaan Covid-19.
“Saya rasa apa yang disampaikan dokter itu sebagian pengalamannya sendiri, juga teman-temannya sejawat,” ujar Abdul Malik dalam pernyataan persnya.
Menurut dia, apa yang disampaikan dr Janottama mestinya bisa jadi bahan evaluasi pemerintah terutama Pemkot Surabaya. Abdul Malik bilang, seharusnya informasi yang ada tidak buru-buru disebut hoaks.
’’Penanganan virus ini terkait nyawa warga. Kalau masalah penanganannya bermasalah dan dikeluhkan oleh tenaga medis, ya harusnya ditindaklanjuti,’’ ucapnya.
Menindaklanjuti beredarnya pernyataan dari pihak RS Royal, Abdul Malik mengakui siap memberikan bantuan hukum pada dr Janottama. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk dukungan agar dokter dan tenaga medis lainnya berani bersuara, demi penanganan covid-19 yang lebih baik.
“Kasihan loh mereka itu (dokter dan tenaga medis) nyawanya sudah dikorbankan ketika menangani Covid-19. Masak ketika mereka sambat, malah ditekan,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, dr. Aditya dalam utasnya pada Selasa lalu mengungkapkan sejumlah kelemahan Pemkot Surabaya dalam penanganan COvid-19. Mulai bantuan alat pelindung diri, rendahnya ketegasan dalam pelaksanaan PSBB, maupun penyemprotan yang tidak berguna.
Jubir RS Royal Surabaya dr. Dewa Nyoman Sutanaya, S.H., M.H., M.ARS di laman https://lawancovid-19.surabaya.go.id membenarkan jika Aditya adalah dokter jaga RS Royal Surabaya di bagian IGD. Apa yang disampaikan Aditya melalui media sosial, menurut Dewa adalah pandangan pribadi tanpa data valid.
“Pihak Rumah Sakit Royal Surabaya tidak bertanggung jawab terhadap apapun yang menjadi pendapat atau pernyataan pribadi karyawan rumah sakit di media sosial maupun media lainnya,” kata dia.
Dewa juga memastikan apa yang diunggah Aditya terkait RS Royal tak mendapat bantuan dari Pemkot Surabaya tidak benar. Pihak rumah sakit disebutnya menyayangkan adanya insiden tersebut yang dilakukan oleh karyawan rumah sakit di media sosial. Oleh karena itu, pihak rumah sakit akan menindaklanjuti dengan melakukan investigasi kepada yang bersangkutan.
“Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran etik dan disiplin yang dilakukan, maka pihak rumah sakit akan melanjutkan kasus ini ke Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Royal Surabaya,” tegasnya.
Bahkan, Dewa memastikan bahwa pihak rumah sakit akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di rumah sakit, berdasarkan rekomendasi dari Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Royal Surabaya. “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” pungkasnya.
Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M Fikser di laman yang sama juga mengaku sudah mengikuti utas tersebut. Oleh karena itu, ia memastikan bahwa selama ini Pemkot Surabaya sudah sering memberikan bantuan APD kepada rumah sakit rujukan dan non rumah sakit rujukan serta Labkesda yang ada di Kota Surabaya.
“Total ada 82.651 baju APD yang diberikan kepada 63 puskesmas, 50 RS rujukan dan non rujukan serta Labkesda. Selain itu, kami juga bantu masker bedah, masker N95, Face Shield, sepatu booth, google, sarung tangan, ventilator, dan berbagai peralatan medis lainnya ke rumah sakit-rumah sakit itu,” kata Fikser di Dapur Umum Balai Kota Surabaya, Rabu (27/5).
Menurut Fikser, bantuan APD dan berbagai peralatan medis itu diharapkan dipergunakan untuk tenaga medis saat bertugas. Nah, persoalannya apakah APD itu sudah sampai ke tenaga medis yang bertugas, pemkot tidak bisa intervensi sampai sejauh itu.
“Tapi yang pasti, kami memiliki data semua APD yang diterima oleh pemkot, langsung hari itu juga didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit itu. Bahkan, Bu Wali Kota sendiri yang membaginya rata-rata sesuai kebutuhan dan kami ada bukti terimanya,” tegasnya. (jpc/fajar)
