Di sisi lain, mantan Ketua Mahakamah Konstitusi itu sepakat dengan Nawawi agar pembuatan Inpres harus mempertimbangkan efektivitas tim pemburu koruptor pada masa lalu.
“Tanpa harus menunggu Tim Pemburu, sebaiknya institusi-institusi resmi yang ada terus bekerja memburu koruptor dan menyelamatkan aset negara yang dirampok dengan cara korupsi,” pungkas Mahfud.
Sebelumnya, KPK menilai bahwa wacana kembali pembentukan Tim Pemburu Koruptor (TPK) perlu dipertimbangkan. TPK yang sebelumnya pernah dibentuk, saat ini dinilai belum dibutuhkan.
“Rasanya perlu dipertimbangkan lagi dengan matang. Dalam kondisi negeri yang seperti saat sekarang ini, menjadi kontraproduktif untuk melahirkan lagi tim-tim baru,” kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dikonfirmasi, Selasa (14/7).
Nawawi berujar, peningkatan koordinasi dan supervisi antara aparat penegak hukum dinilai lebih tepat, daripada harus kembali mengaktifkan TPK. Bahkan, Nawawi menyebut perlu ada upaya baru untuk mencegah tersangka korupsi menjadi buronan. Menurutnya, KPK telah memulai upaya untuk menutup kesempatan para tersangka kasus korupsi dapat melarikan diri. (jpc)
