Baik pemerintah daerah maupun provinsi sudah harus fokus untuk mengembangkan sektor yang banyak menjadi tumpuan hidup masyarakat tersebut. Stimulus untuk sektor ini menurutnya masih minim. Selain UMKM dan mereka yang terdampak, petani juga harusnya mendapat stimulus baik berupa permodalan hingga tambahan bantuan subsidi serta beberapa kebutuhan lainnnya.
"Pemerintah harus fokus. Memang sulit kalau mau dikerjakan semua, pembenahan dilakukan bertahap. Tak bisa kita perbaikan sektor satu dan lain secara bersamaan. Fokus pada bagian yang dianggap potensi dan unggulan dahulu," bebernya kepada FAJAR, Jumat malam kemarin.
Selama ini, dia hanya melihat dominasi pemberian stimulus rata-rata dari pemerintah pusat. Akibatnya, banyak yang memganggap penyaluran bantuan kredit UKM, hingga bantuan langsung tunai tak tepat sasaran. Padahal, pemda yang justru lebih tahu wilayahnya masing-masing. Target peningkatan daya beli masyarakat harus bisa terangsang.
Selain itu, kata dia, daerah juga semestinya punya data akurat terkait para penerima bantuan. "Sekarang kalau kami bertanya siapa yang paling terdampak, pemda bilang UMKM. Pas diminta datanya, tidak ada, tak akurat," jelasnya.
Tahun depan, stimulus itu harus dipertahankan. Dia menginginkan, agar pemberian stimulus tetap menjadi program utama pemerintah. Sisa evaluasinya. Apalagi, anggarannya tak sedikit. Menghabiskan dana pemerintah yang cukup besar.
"Wajar kalau pak Presiden marah, saat mengetahui realisasi pemberian stimulus yang masih rendah. Penyalurannya lambat dan tak tepat sasaran. Saya kira ini tanda bahwa, ada evaluasi yang mesti dilaukan," tambahnya.
