Yang pasti, sambung dia, secara kondisi rata-rata pendapatan masyarakat menurun. ”Jelas ini menjadi tantangan pemerintah. Untuk menggolkan keinginannya. Tapi secara hitungan matematis, dampak sosiologi, tingkat kepercayaan publik terhadap langkah pemerintah akan merosot, jika mengatasi angka penganguran, kemiskinan saja tidak bisa. Sekalai lagi kita semua berhadap, narasi kritis yang disampaikan benar-benar menjadi pemantik reaksi agar stakeholder terkait bergerak, realistis dalam pecapaian hasil kerja,” tukasnya.
Terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengantisipasi terjadinya gelombang PHK sebagai dampak dari resesi. ”Mengantisipasi terjadinya gelombang PHK dampak dari resesi, dengan menggiatkan balai latihan kerja (BLK) di setiap provinsi dan program lain ini yang paling pokok,” jelas Bambang Soesatyo.
Dengan demikian sambung, Bamsoet dapat meningkatkan taraf hidup para tenaga kerja tersebut dan dapat mengurangi jumlah penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Kemudian, mendorong pemerintah terus mendukung produktivitas dunia usaha dalam negeri dengan berupaya menekan dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha melalui sejumlah insentif.
Seperti, insentif fiskal atas impor barang dan bahan untuk proses produksi barang jadi berupa fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP), sebagai upaya mengantisipasi dampak pandemi terhadap produktivitas sektor industri dalam negeri.”Segerakan langkah-langkah cepat dan menguatkan koordinasi untuk menciptakan kembali lapangan pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi ini yang penting,” ucapnya.
