MAKASSAR, FAJAR — Calo ternyata masih menjadi masalah pada pelayanan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Makassar. Laporan adanya hal tersebut bahkan sudah sampai ke telinga Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Kadisdukcapil Makassar Aryati Puspasari Abady meminta gubernur untuk membuktikan temuan tersebut. Pasalnya sampai saat ini dia berani menjamin jika tak ada pungutan liar atau calo di OPD yang dia pimpin.
Beberapa waktu lalu, Disdukcapil Sulsel juga menggelar webinar dengan tema khusus terkait pelayanan kependudukan dan di Makassar. Saat menerima berbagai laporan, Kadisdukcapil Sulsel Sukarniaty Kondolele juga menyampaikan adanya aspirasi masyarakat terkait pungutan dan calo pelayanan.
Bahkan untuk mengurus KTP-el saja masyarakat harus membayar sebanyak Rp200 ribu. Bahkan calo tersebut, kata dia, masih berkeliaran di kantor Disdukcapil Makassar. Meminta imbalan atau semacam pungli untuk memuluskan proses pengurusan berkas.
Nurdin Abdullah berjanji akan melakukan sidak. Jika di provinsi dia menjamin tak ada calo. Pasalnya pelayanan terpusat di kabupaten/kota. Makanya, dia meminta Pj Wali Kota untuk mengecek dan membereskan adanya temuan tersebut.
“Saya sudah dengar itu. Kita lagi mencari waktu yang tepat. Kita pasti bisa temukan. Kalau perlu tangkap tangan. Karena saya dengar ada alasan blanko nggak ada tetapi kalau lewat pihak ketiga cepat,” bebernya kepada FAJAR, di kantor gubernur, Kamis 19 November.
Semestinya, kata dia, kondisi seperti ini tak boleh terjadi. Situasi ini menurunya menjadi tanda jika masih ada pelayanan publik yang harus dibenahi. Pun jika terbukti, akan diberikan sanksi tegas.
