Termasuk ketika ada keterlibatan ASN. Selain sanksi administrasi juga ada sanksi pidana. “Makanya kami coba bersihkan semua dari calo. Pokoknya itu ngga boleh lagi. Apalagi kalau ada ASN sanksinya tegas,” tambah eks bupati Bantaeng dua periode ini.
Kadisdukcapil Makassar, Aryati Puspasari Abady menampik jika ada calo untuk pelayanan KTP-el. Karena untuk proses pengambilan tak ada yang diwakili. Pun jika ada dugaan gubernur, menurunya harus di cek kebenaran akan informasi tersebut.
“Bagus ditelusuri dimana terjadi. Dokumen lain juga begitu, kita kan pakai pdf. Tidak melayani lagi face to face untuk dokumen lain. Cukup lewat web dan masyarakat mengurus sendiri,” jelasnya di kantor gubernur.
Cukup mengurus di rumah atau ti tempat lain tanpa harus ke kantor. Kalaupun ada masyarakat yang tidak paham, hal tersebut diluar dari jangkauannya. Meski begitu fasilitas layanan daring tersebut disiapkan untuk meretas adanya calo.
Aryati memastikan informasi mengenai calo tersebut tidak benar. Kalaupun ada dia meminta agar ditunjukkan supaya bisa ditelusuri bersama. Dugaannya, mungkin ada yang tidak tau pakai situs layanan dan dimanfaatkan oleh oknum terentu.
“Tapi saya yakinkan di sana tidak ada. Kalau ada ditemukan saya berani tindak tegas. Dimana-mana Dukcapil selalu dituduh ada calo, saya minta buktikan.
Kalau ada orangku terlibat, saya bilang ke mereka saya tidak akan menjaganya,”tambahnya.
Kadisdukcapil Sulsel Sukarniaty Kondolele mengatakan, pihaknya memang telah melakukan survei selama dua hari untuk melihat pelayanan di Disdukcapil Makassar. Beragam tanggapan masyarakat mulai dari pelayanan yang baik, lambat, hingga temuan adanya unsur calo dan pungli.
