"Dari awal tidak hanya baru-baru ini, selalu ada tim khusus (terjun langsung) ke daerah," tukasnya.
Pada awalnya, penghargaan Bung Hatta Award hanya diberikan kepada aktivis-aktivis antikorupsi. Namun setelah melalui kajian, Bung Hatta Award kemudian diusulkan juga diberikan kepada para kepala daerah.
Harapannya ketika itu, penerima award dari kalangan pemerintah (tidak hanya aktivis - dulu ada Saldi Isra, dll), akan menjadi dorongan dan inspirasi antikorupsi di kalangan pemerintah.
Tapi, terang Ahli Hukum Tata Negara tersebut, perkembangan setelah award diterima, tidak bisa dikontrol, meskipun si penerima menandatangani pakta integritas saat menerima penghargaan BHACA tersebut.
Ia juga menyinggung terkait adanya kemungkinan penghargaan anti korupsi itu bakal dicabut jika Nurdin Abdullah nantinya dinyatakan terbukti bersalah.
"Soal penarikan award, di BHACA ada prosedurnya sendiri oleh BHACA sebagai organisasi (kami hanya juri), dan tentunya juga akan terkait dengan proses hukum, apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak," tuturnya.
Dewan Juri BHACA berkomitmen terus mendukung penuntasan perkara ini. Ia menegaskan, pada akhirnya ukurannnya bukan si individu itu sendiri, karena tujuan BHACA bukan soal award-nya. Award hanya salah satu cara agar cara pandang dan perilaku antikorupsi semakin menyebarluas.
"Jadi kita dukung saja kerja KPK dan lihat bagaimana perkembangannya nanti. Prosedur internal BHACA memang ada dan melibatkan pengurus organisasi BHACA," beber Bivitri yang merupakan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu.
